Capai Predikat UHC, Dirut Pelayanan BPJS Kesehatan Puji Pro Bebaya Pemkot Samarinda

 

SAMARINDA.KOMINFONEWS-Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr Lili Kresnowati mengapresiasikan langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi warganya.

Hal ini tak lepas dari keberhasilan Pemkot yang telah mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Piagam UHC ini diserahkan langsung oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan kepada Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun, Rabu (26/4/2022) pagi di gedung Balai Kota Samarinda.

“Kami dari BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada Pemkot Samarinda atas prestasi capaian UHC yang diraih melalui sinergitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan (Pro Bebaya) untuk mendaftarkan warganya sebagai peserta JKN KIS,” kata Lili.

Ia mengakui, skema model Pro Bebaya  belum pernah dia temukan sebelumnya di Indonesia. Dimana menurutnya ketua RT ikut berperan aktif dalam mendata serta membiayai warga yang belum tersentuh pelayanan kesehatan.

“Skema model pro Bebaya ini menjadi terobosan luar biasa dari wali kota dan wakil wali kota Samarinda karena pemerintah langsung hadir ditengah masyarakat. Semoga model ini bisa menjadi pilot project bagi daerah lain,” ungkapnya.

Dalam kesempatan pagi itu juga dilakukan penandatangan nota kesepakatan kerjasama dan rencana kerja antara Pemkot Samarinda dan BPJS Kesehatan dalam menanggung biaya jaminan kesehatan warga Tepian.

Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun dalam sambutannya mengatakan dalam capaian UHC tadi kini warga Samarinda yang sudah terdaftar sebagai peserta dalam JKN KIS Per April ada sebanyak 790.305 jiwa. Artinya, masih ada sekitar 40 ribu warga yang kini terus dikejar validasi datanya untuk mendapatkan pelayanan yang sama.

“Memang untuk mengejar predikat UHC ini tidak mudah karena  keterbatasan anggaran di Pemerintah Kota. Tapi dengan hadirnya Pro Bebaya setidaknya bisa  memfasilitasi dalam mengidentifikasi  masalah di masyarakat, khususnya untuk masalah kesehatan itu sendiri,” kata Andi Harun.

Oleh itu, ia mengajak Perusahan Swasta, BUMD maupun Perumdam bisa bergandengan tangan untuk bersinergi melalui program CSR (corporate social responsibility) dengan skema membayarkan tunggakan peserta mandiri atau mendaftarkan warga yang belum memiliki jaminan kesehatan.

“Saya yakin kalau ini bisa jalan bersama, maka jumlah 40 ribu warga yang belum memiliki jaminan kesehatan tadi tahun bisa tercover semua,” katanya dengan nada optimis.

Begitu pun dengan fasilitas pelayanan lain yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, kini Pemkot melalui RSUD IA Moeis sambung Wali Kota telah memberikan pelayanan kesehatan maupun pelayanan administrasi secara digital yang manfaatnya bisa dirasakan warga. Tujuannya agar seluruh peserta dapat merasakan kemudahan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan.

“Saya minta Camat dan Lurah sambil dimonitor terkait layanan ini, segera laporkan jika ada pelayanan yang tidak bagus dalam mendukung predikat UHC tadi, begitu juga dengan layanan BPJS kesehatan yang tidak baik sampaikan langsung ke Wali Kota Samarinda biar bisa saya sampaikan langsung ke kepala BPJS Kesehatan Samarinda, karena dana APBD yang digunakan untuk program ini harus bisa dipertanggung jawabkan,” tegas Wali Kota.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Samarinda Dr H Rusmadi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Mangisi Raja Simarmata serta para pejabat di lingkungan Pemkot dan para Lurah yang menyimak secara virtual. (CHA/ASYA/KMF-SMD)